resensi

Deux Ex Inlander Bureaucratie

Kredit: terimakasih banyak kepada Mbak Hesti yang memberikan buku menarik ini secara cuma-cuma. Padahal kita baru ketemu sekali :-“””

 Buku berjudul Ekonomi Politik Kolonialisme: Perspektif Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri Gula Mangkunegaran Pada Tahun 1870-1930 (selanjutnya EPK) adalah skripsi penulisnya (Mahesti Hasanah/Hesti) untuk program strata satu Ilmu Pemerintahan di Universitas Gajah Mada. Paragraf pembuka saya memang tidak menarik, tapi buku ini sebaliknya. Buku setebal 176 halaman (termasuk profil penulis) menjelaskan dinamika tatakelola gula Mangkunegaran di Surakarta/Solo dan bagaimana dialog kapitalistik terjadi antara kaum pribumi (elit/aristokrat) dan penjajah terjadi untuk permasalahan komoditas tersebut.

Hanya saja, tidak seperti buku kajian gula sebelumnya yang sering berfokus pada penindasan terhadap buruh atau kehancuran ekologis maupun relasi kuasa kolonial, EPK berusaha menjelaskan relasi ekonomi politik yang terjadi dan tumpang tindih dalam industri gula. Gula adalah komoditas yang menarik dan seringkali menjadi simbolisadi dari kapitalisme kolonial pada masanya. Dari analisa Hesti pun, kita bisa melihat bahwa masuknya industri gula ke Hindia Belanda juga bagian dari skema pasar global tanamman keras saat itu. Tentu saja ini dengan dalih untuk mengembangkan kapitalisme yang berguna bagi masyarakat setempat (hl. 4-5).

Sampai di akhir buku, Hesti berhasil membuktikan keomongkosongan tangan bebas pasar yang membutuhkan intervensi negara. Ia juga berargumen bagaimana terdapat upaya kapitalisme negara dalam pengelolaan gula Mangkunegaraan dilihat dari empat hal (hl 154-155):

  1. Harmonisasi hubungan pemerintah Belanda dan Mangkunegaran dengan menyetarakan Mangkunegaraan agar setara dengan vorstenlanden (daerah kerajaan) lainnya.
  2. Menempatkan “sumber terpercaya” untuk posisi residen dan superintendent (pengawas dan penganalisa keadaan pabrik, secara kasarnya)
  3. Mengendalikan elite desa termasuk bekel (termin ini memiliki cakupan arti yang luas, tetapi dalam konteks agraria, sepanjang yang saya tangkap ia berfungsi sebagai broker perkebunan yang mencarikan lahan dan pekerja untuk digarap maupun dipekerjakan, juga mengawasi jalannya perkebunan).
  4. Memperkenalkan uang sebagai alat tukar resmi dan alat kontrol keuangan dan pertanahan.

Proses ini terjadi tidak secara sertamerta melainkan melalui proses kesejarahan yang panjang, dan dimulai dari klaim-klaim ekonomi sendiri di awal. Kegagalan pasar yang bergerak dengan ‘tangan tak terlihat’ ala (Adam) Smith, kemudian berusaha digantikan dengan konsep Keynesian dengan kebutuhannya akan intervensi negara (hl.31). Namun intersebut juga tidak berlangsung mulus dalam analisa dan pembacaan Hesti dan berakibat pada pemusatan kekuasaan pada Belanda, meskipun pada awalnya industri gula ini menjanjikan dari segi aset awal hingga manajemen dari Mangkunegara IV yang cakap (hl. 44).

Salah satu variabel pendorong yang terlihat jelas dalam pasang surut dari industri gula di Hindia Belanda pada karya ini adalah krisis keuangan di level lokal (Mangkunegaraan, seperti hutang) (hl. 44-46) hingga keadaan pasar komoditas dagangnya (hl. 55-58). Sayangnya, karena keterbatasan teknis skripsi, dalam EPK, Hesti tidak memproblematisir bagaimana krisis di era kolonial sebenarnya, barangkali atau memang benar, berfungsi untuk penguatan kapital dan/atau proses re-regulasi pasar oleh kaum pemodal dan mengembangkan kebijakan terkait, terlepas siapapun aktornya (negara maupun pemodal).

Seperti temuan Hesti dalam EPK, dua krisis yang terjadi pasca perang (setelah Dunia I dan menuju Dunia II) dalam trajektori transisi kapitalisme agraria menuju industrialisasi menimbulkan efek yang berbeda. Dalam krisis keuangan pertama Pasca Perang Dunia I, Hindia Belanda relatif tidak terkena dampak dan justru menunjukkan peningkatan (hl.49). Namun satu dekade sebelum Perang Dunia II (1929/1930), industri gula menunjukkan gejala penurunan yang signifikan (hl. 55) sehubungan dengan kebijakan finansialisasi global yang berujung pada Depresi Besar (The Great Depression) di tahun 1929 (hl. 56). Dua krisis dengan implikasi yang berbeda ini menarik untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.

Jika penekanan dalam tarik ulur tatakelola gula Mangkunegaraan ada pada hutang yang terus membengkak dan membuat pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mempercayai kerajaan tersebut (hl. 79), maka rasionalisasi utang tersebut (selain gaya hidup mewah) penting untuk diproblematisir. Bagaimana pun, seperti telah disebutkan sebelumnya, segala proses kebijakan keuangan seperti finansialisasi, pengenalan mata uang, devaluasi emas (yang menyebabkan pada Depresi Besar Hindia Belanda tidak mampu bertahan dengan guldennya), hingga hutang dalam skema pemerintahan sekecil apapun, perlu ditilik konsekuensi dan kausalitas ekonomi politiknya karena berada di dalam skema penguatan maupun proses “modernisasi” kapital. Perlu dicatat, Hesti sendiri menjelaskan bagaimana regorganisasi struktur pemerintahan Hindia Belanda di Mangkunegaraan baik di level desa maupun pabrik/perkebunan gulanya dilakukan dalam ragka kepengaturan komoditas tersebut (hl. 104).  Butuh analisa lebih lanjut selain menilai bahwa proses reorganisasi ini adalah bentuk perombakan struktur kuasa dan ketatapengaturan yang terjadi untuk mengontrol ekonomi masyarakat lokal (pribumi). Meskipun nada analisa Hesti lebih menunjukkan bagaimana Belanda akhirnya mengontrol penuh roda ekonomi yang dibangun oleh pengusaha lokal (dalam hal ini Mangkunegaraan), sulit membayangkan perebutan kekuasaan tersebut akan terjadi tanpa struktur birokrasi kolonial yang juga menguntungkan banyak aristokrat bahkan seperti Mangkunegaraan sekalipun.

Buku kecil yang kaya akan data yang komprehensif ini memberikan titik baru untuk para peneliti ekonomi-politik di masa kolonial. Di masa depan mungkin akan ada banyak riset yang akan menutupi kepingan puzzle dalam buku EPK, seperti peran struktur masyarakat lokalnya dan birokrasi yang dibuat untuk mereka dalam pusara tatakelola gula. Saya sendiri tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pekerja pabrik gula Mangkunegaraan baik di Colomadu maupun Tasikmadu berkompromi atau menemukan apa signifikansi mereka secara ekonomi dalam tatakelola gula. Hal lainnya adalah walaupun Hesti menggunakan teori ekonomi-politik, saya juga menangkap konsep governmentality ala Foucault yang bisa digali dari temuan Hesti. Konsep tersebut nampak berguna untuk menggali lebih dalam bagaimana kekuasaan yang tersebar (misalnya dari aristokrasi Surakarta dan Pemerintahan Kolonial, hingga ke bekel) mengerjakan tatakelolanya (govern) dan menunjukkan mentalitas (mentality) pengaturan untuk komoditas bernama gula.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s