opinion

Adakah Tuturan Perempuan Adat dalam Permasalahan Agraria? Pertanyaan dan Catatan Mengenai Gerakan Perempuan Adat dalam Reforma Agraria

CBj_FfmUMAINLra
Kampanye REDD+ diambil dari akun Twitter REDD+. Rusmedia Lumban Gaol adalah salah satu petani Pandumaan Sipituhuta yang bertemu presiden Jokowi. Masyarakat adat di sana akhirnya mendapatkan 5172 hektar yang dibebaskan sebagai ‘Hutan Adat’. Selengkapnya silakan baca di sini.

*Tulisan ini diajukan untuk lokalatih Yayasan Pusaka

Prolog: Perempuan dan Tanah

Dalam buku A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia, Bina Agarwal berhasil memproblematisir konsep hak atas tanah dan distribusinya di India khususnya bagi masyarakat adat (pedesaan) tidak terlalu mengubah struktur kehidupan perempuannya, apalagi sejalur dalam usaha penghancuran patriarki. Yang terjadi justru sebaliknya, distribusi tanah kepada perempuan adat mulai dari model tanah kolektif/komunal hingga kepemilikan individual (dengan nama yang tertera jelas di atas sertifikat) tetap mengeksklusi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai masa panen, pemilihan bibit, hingga penjualan, sembari tetap terus menghisap nilai kerja lebih para perempuan yang juga tetap tunduk dalam stuktur keluarga inti yang melanggengkan pembagian kerja seksual yang patriarkis (Agarwal, 1994); perempuan mengurus anak di dapur dan laki-laki menggarap tanah.

Agenda reforma agraria di Indonesia yang berusaha membebaskan tanah sendiri bukannya hadir tanpa masalah. Baik para pemangku kepentingan mulai dari serikat tani hingga masyarakat adat memiliki agenda dan pemahamannya sendiri dalam tubuh reforma agraria. Pembebasan lahan bagi kaum tak berpunya yang menjadi tujuan utama reforma agraria akan mengalami benturan-benturan antara konsep tanah adat yang lazimnya dikelola komunal dalam sosio-spasial adatnya sendiri dan tanah individual bagi para pendatang yang tinggal berdekatan dengan tanah adat, sebagai salah satu contoh kecil.

Namun, dengan masalah yang begitu makro seperti di atas, di mana persisnya perempuan (adat) dalam gerakan agraria dan perjuangan atas hak hidup masyarakat yang menolak jargon pembangunan urban-‘modern’? Jika masih ada masalah dalam agenda reforma agraria yang berbenturan dengan masyarakat adat, lalu di mana subjek perempuan adat di dalam masalah yang besar tersebut? Perempuan adat harus menghadapi diskriminasi berlapis dengan adanya patriarki yang bersandingan erat bersama kapitalisme; di saat ruang hidup (publik) mereka dirampas, keberadaan mereka sebagai perempuan sudah menjadi permasalahan tersendiri baik dari ruang domestik, di mana patriarki masih hinggap dengan senantiasa di struktur masyarakat mana pun (terlebih adat, dengan wajah yang kurang-lebih berbeda ataupun malah sama).

Permasalahan Tanah: Sebuah Catatan Perempuan

Temuan Inkuiri Nasional Komnas HAM berjudul Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan tahun 2016 mengemukaan fakta yang (kurang) mengejutkan bahwa perempuan adat mengalami diskriminasi berlapis dari sistem pembangunan yang disebut ‘antro-kapitalistik’ (2016: xiv). Tidak hanya mereka sebagai masyarakat adat (di level ‘publik’) kehilangan atas tanahnya/sumber daya alamnya, tetapi perempuan adat juga akan mengalami efek domino dari hilangnya sumber daya alam tersebut seperti;

  • hilangnya pengetahuan reproduksi seksual mereka (seperti bersalin yang lebih sehat dengan tumbuhan tertentu) yang secara signifikan menaikkan angka kematian ibu dan/atau cacat pada anak,
  • kekerasan dalam rumah tangga sebagai efek psikologis dari hilangnya mata pencaharian sebuah rumah tangga,
  • ketidakadilan dalam penggantian ganti rugi tanah (jika ada) karena dalam banyak kasus, kepemelikan lahan diakui secara kolektif dan ‘dimiliki’ (de facto dan/atau de ‘jure’) oleh para laki-laki
  • Kasus pengembalian lahan kepada masyarakat adat cenderung tidak mengalamatkannya kepada perempuan, baik secara individu maupun mengakui jika ia adalah kepala keluarga de facto jika tak memiliki suami.

Laporan terbatas Asia Justice and Rights untuk program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) (2016) di lima daerah Papua berjudul Sa Ada Di Sini menunjukkan keresahan yang sama. Menurut Selviana Yolanda, salah satu peneliti utama riset tersebut, para mama Papua “menangis-nangis ketika dalam forum adat mereka akhirnya tahu bahwa tanah yang mereka olah telah dijual oleh kepala adat (suku) tanpa bertanya terlebih dahulu kepada mama”[1]. Salah seorang perempuan adat di dalam laporan tersebut mengilustrasikan bagaimana secara sistematis suara perempuan Adat dihilangkan dalam proses pengambilan keputusan, dengan dalih ‘kolektivitas’ dan ‘komunalitas’. “Mereka bawa uang otsus, para laki-laki (kepala desa, ketua suku, dan beberapa laki-laki lain) itu su dapat uang buat kas mabuk saja,” aku salah seorang mama dalam laporan visual berbentuk filem dokumenter Sa Ada Di Sini.

Melihat studi kasus di atas, penting rasanya untuk kembali mengajukan di mana agenda perlawanan terhadap patriarki di dalam gerakan adat dan reforma agraria—kalaupun memang benar ada agenda tersebut. Marjinalisasi suara dan peran perempuan dalam permasalahan agraria sebenarnya telah berkali-kali terjadi dan disampaikan bahkan sejak awal Reforma Agraria didengungkan sebagai bagian dari politik kelas Partai Komunis Indonesia. Seminar Wanita Tani oleh Barisan Tani Indonesia pada tahun 1961 menjelaskan secara spesifik apa permasalahan perempuan di sektor agraria yang sekiranya masih dapat dibilang berlangsung hingga hari ini; pekerja tanpa upah, kawin paksa oleh tuan tanah, perkosaan oleh tuan tanah, dan lain-lainnya (Wieringa, 2010: 292). Namun dalam program PKI, permasalahan perempuan ini bukanlah prioritas. Jargon reforma agraria dan cenderung meninggalkan mengenai women question[2] dalam agrarian question (permasalahan agrarian). Bahkan, beberapa kali agenda PKI terus melanggengkan konstruksi keluarga modern-patriarkis-heteronormatif dengan mendorong perempuan yang “berpengetahuan Marxist… membentuk keluarga revolusioner” (Wieringa, 2010: 297). Keluarga di sini hadir dalam maknanya yang paling spesifik; sebuah sistem kerumahtanggaan yang terdiri dari ‘ibu’ dan ‘bapak’/’suami’ dan ‘istri’.

Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ada dua logika patriarkis yang dipertahankan. Pertama, permasalahan perempuan di dalam persoalan agraria hanya akan menjadi valid karena dia, sebagai perempuan, hadir dengan sosok yang menjaga keberlangsungan dapur dan sebagai ‘istri’ yang menjamin ketahanan pangan dan reproduksi keluarga (heternormatif). Kedua, solusi dari pengalaman yang spesifik itu harus dipukul rata dengan pembebasan secara kolektif, tetapi mengabaikan permasalahan subjektivitas perempuan di dalam isu pertanahan seperti feminisasi kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan lain halnya.

Hal yang tak jauh berbeda dialami para perempuan berstatus ‘perempuan adat’ yang tinggal dan berkembang secara legal, sosial, maupun politik di spektrum ‘Masyarakat Hukum Adat’. Diskursus mengenai resistensi masyarakat adat melawan negara ataupun korporasi hari ini cenderung melakukan homogenisasi perlawanan, seolah hanya ada entitas hitam-putih antara siapa-melawan-siapa, dengan mengabaikan relasi kuasa berbasis seks, gender, etnisitas, dan kelas, yang sedang terjadi dalam konflik agraria (Siscawati dan Mahaningtyas, 2012).

Perempuan adat mengalami diskriminasi ganda ketika berhadapan dengan permasalahan agraria. Tidak hanya mereka harus berhadapan dengan kuasa pemodal sebagai masyarakat adat, tapi mereka harus menghadapi patriarki baik dari para kapitalis (dan pembelanya) maupun struktur masyarakat adat tempat ia tinggal di mana ia harus terus melakukan tarik ulur kekuasaannya atas tanah. Ia juga harus berhadapan dengan kelas jika seorang perempuan adat tidak lahir dalam lingkaran elit feodalisme yang kerap masih bertahan pada struktur sosial yang tidak ia pilih untuk lahir di dalamnya.

Namun patut dicatat bahwa pada dasarnya perjuangan masyarakat adat melawan jargon developmentalisme pun dapat dikatakan sebagai perjuangan anti-patriarki. Sebab, pembangunan yang menekankan pada dominasi terhadap alam, teknokratis, adalah salah satu ciri patriarki dalam ‘mengembangkan masyarakat’. Hanya saja, layaknya kapitalisme, patriarki juga hadir di berbagai level, dan bukannya tidak mungkin bahwa agenda non-patriarki ini hanya berakhir di level paling atas, tapi tidak secara radikal mengubah relasi kuasa patriarkis di level mikro.

Perempuan Adat Radikal: Pengakuan dan Perlawanan Terhadap Patriarki

Dengan permasalahan yang begitu kompleks di berbagai lapisan, lantas apa yang ke depannya dapat dilakukan atau setidaknya mulai dipikirkan dalam gerakan adat maupun reforma agraria? Satu hal yang jelas, pengakuan terhadap adanya ekses-ekses patriarki di dalam masyarakat adat menjadi penting. Alih-alih terus beranggapan bahwa komunitas adat akan selalu melindungi perempuannya asalkan semua diatur secara ‘kolektif’ ataupun ‘komunal’ dalam struktur ‘Masyarakat Hukum Adat’.

Adat adalah identitas kompleks di mana kekuasaan maupun persaingan pengetahuan juga turut berlangsung. Hanya karena seseorang berada di dalam struktur adat, bukan berarti permasalahan purba seperti patriarki mendadak lesap dengan romantisasi atas ‘keadiluhungan’ mereka yang ‘tinggal menyatu bersama alam’. Permasalahan gender dan materialitasnya yang dialami oleh perempuan adat seperti, yang dalam istilah feminis politik ekologis disebut sebagai, ‘ekonomi dan lahan garap yang tergender’ adalah permasalahan spesifik yang membutuhkan pisau analisa yang mikroskopik pula. Kolektivitas dan generalisasi buta-gender akan mengancam imajinasi-imajinasi pembebasan— kalaupun benar kita sedang berjuang untuk itu.

Dalam The Reproduction of Daily Life, Fredy Perlman menjelaskan dengan dingin bahwa dalam kapitalisme relasi sosial masyarakat didefinisikan melalui nilai yang ada pada aktivitas-aktivitas mereka. Dengan demikian, aktivitas menuju pembebasan masyarakat tidak dinilai dari kegiatan yang sedang berlangsung—apalagi yang dianggap sebagai ‘kemenangan masyarakat adat’, tapi nilai dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Jika komunalitas tanah tetap melanggengkan penindasan terhadap perempuan dan menghisap nilai lebih mereka dari segi kerja (labor) dan waktu (time), terpinggirkannya para pemilik vagina ini terhadap putusan bersama terhadap tanah, dan sejenisnya, membuat ‘kemenangan’ itu tiba-tiba menjadi banal dan menang hanya bagi mereka yang memiliki kuasa berbasis alat kelamin.

Jika “Pembebasan” hadir tanpa perubahan radikal pada nilai sosial di masyarakat—termasuk adat, maka selama itu pula kita tidak akan menghancurkan relasi kuasa yang menindas ini, khususnya terhadap perempuan. Terlebih, bagi perempuan adat yang terus menerus dihajar oleh kuasa kapital dan patriarki dari segala penjuru keberadaannya. Kita bisa terus mengabaikan permasalahan gender dalam adat dan tanah, dan barangkali, lama kelamaan kita akan terjerumus kepada sebuah neotribalisme ala Maffesoli, yang mengejek kebuntuan dan kebosanan masyarakat modern, hingga mereka harus susah payah meromantisir adat, mengabaikan kemandirian adat sebagai suatu entitas kompleks dengan permasalahannya sendiri, dan segala bentuk kesukuan yang dianggap mendahului modernitas, tetapi sambil terus mengulang (alias reproduksi) lingkaran setan bernama patriarki dan kapitalisme.

———

[1] Wawancara pribadi, 11 April 2017

[2] Women question atau Zhenskij Vopros dalam bahasa Rusia adalah istilah yang dikoinkan oleh Aleksandra Kollontai, seorang revolusioner perempuan Rusia (Uni Soviet) yang menjelaskan secara spesifik permasalahan dan tuntutan perempuan dalam proses revolusi (Elfira, 2012).

Daftar Pustaka

Agarwal, B. (1994). A Field Of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia. Melbourne, Australia: Press Syndicate of Cambridge University.
Asia Justice and Rights. (2016). Sa Ada Disini: Permasalahan dan Kesempatan bagi Perempuan Papua dari Perspektif Perempuan Papua. (S. Yolanda, G. Wandita, Ed.) Jakarta: Asia Justice and Rights.
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. (2016). Inkuiri Nasional Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Hutan
(Vol. 3). Jakarta: KOMNAS HAM.
Perlman, F. (1969). Spunk Online. Retrieved April 15, 2017, dari Spunk Library:
http://www.spunk.org/texts/writers/perlman/sp001702/repro.html
Tauli-Corpuz, V. (2017, August 7). Indigenous women are raising their voices and
can no longer be ignored. Retrieved April 15, 2017, from The Guardian:
https://www.theguardian.com/globaldevelopment/
2015/aug/07/international-day-of-the-worlds-indigenouspeoples-
women-victoria-tauli-corpuz-un-special-rapporteur
Harcourt, W, Nelson, I (Ed). (2015). Practising Feminist Political Ecology. London, United Kingdom: Zed Books.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s